Sunday , June 25 2017
Topik Terhangat

MA Disebut Melanggar UU Bila Menolak Lantik Pimpinan DPD Yang Baru

MA Disebut Melanggar UU Bila Menolak Lantik Pimpinan DPD Yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPD, Nono Sampono, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yg membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017, tidak menghambat acara pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah baru pada 3 April 2017.

Dengan dibatalkannya kedua tata tertib tersebut, maka masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah kembali menjadi 5 tahun, dari yg sebelumnya 2,5 tahun.

Ia pun meyakini MA tetap mulai memandu sumpah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah baru pada Senin (3/4/2017) besok. Sebab, menurut Nono, meskipun MA sudah membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yg memutuskan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah selama 2,5 tahun, mereka berkewajiban memandu sumpah jabatan pimpinan lembaga tinggi negara yg terpilih.

“Harus dibedakan tugasnya sebagai hakim dan pejabat negara yg memandu sumpah. Kalau dia tak memandu sumpah, dia melanggar undang-undang. Karena itu tugasnya dia memandu sumpah jabatan,” ujar Nono dalam sebuah diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017).

Baca juga: Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Harus Dibatalkan Demi Hukum

Nono mengatakan, seandainya nantinya MA tak mau memandu sumpah jabatan pada ketika Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yg baru sudah terpilih pada Senin (3/4/2017), maka MA sudah melanggar undang-undang. Sebab, lanjut Nono, undang-undang mengharuskan MA memandu sumpah jabatan pimpinan lembaga tinggi negara terpilih.

Ia pun mempersilakan masyarakat buat menggugat bila Dewan Perwakilan Daerah tetal menetapkan melaksanakan pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada Senin (3/4/2017), besok.

“Kalau mau gugat ya masyarakat silakan saja. Ada salurannya. Jadi kita jalan selalu saja,” lanjut senator yang berasal Maluku itu.

Baca juga: Ada Salah Ketik, Pengamat Sebut Substansi Putusan MA Tetap Sah

Dalam berkas putusan yg diunggah pada laman direktori putusan MA, putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 2 tahun 6 bulan, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Dasar putusan, tata tertib tersebut ketika disahkan tak memenuhi syarat kuorum rapat, sebagai syarat diambilnya keputusan.

Sementar putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yg mengatur diberlakukannya 2 tahun 6 bulan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2014-2019 juga menyatakan atas aturan tersebut.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pimpinan lembaga perwakilan politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, masa jabatannya seharusnya mengikuti siklus pemilu, yakni lima tahun sekali. Putusan tersebut mengancam pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yg sedianya mulai berlangsung pada 3 April.

Baca juga: Salah Ketik, Putusan MA Dianggap Tidak Sah oleh Anggota DPD

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose