Sunday , June 25 2017
Topik Terhangat

Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi, menyatakan Dewan Perwakilan Daerah wajib menaati putusan Mahkamah Agung (MA) bagi tak menggelar pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada 3 April 2017.

Hal itu disampaikan Sofwat menanggapi keluarnya putusan MA yg membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017, yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah selama 2,5 tahun.

“Apalagi Dewan Perwakilan Daerah ini kan dari awal semangat sekali ingin statusnya sama dengan DPR. kalau mau setara, setaralah semuanya termasuk masa jabatan Pimpinan DPD,” ujar Sofwat dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017).

(Baca: Salah Ketik, Putusan MA Dianggap Tidak Sah oleh Anggot DPD)

 

Apalagi, Dewan Perwakilan Daerah yaitu lembaga negara yg pemilihan anggotanya termasuk dalam rezim pemilu. Sehingga masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah semestinya juga harus mengikuti siklus pemilu, yakni 5 tahun, bukan 2,5 tahun.

Sofwat menambahkan, Dewan Perwakilan Daerah sejatinya yaitu lembaga perwakilan yg bertugas mengatakan suara dari masyarakat dari provinsi yg diwakilinya. Karena itu, ia mengatakan, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bukanlah seperti menteri yg berhak mengambil keputusan seorang diri, tapi harus secara kolektif bersama semua anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya.

Ia pun menegaskan, seandainya pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada 3 April nanti, maka itu yaitu pelanggaran hukum.

“Kita ini di negara hukum sehingga seluruh harus berdasarkan hukum, karena ini negara hukum, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi, harus dipatuhi,” lanjut dia.

(Baca: Parpol Diminta Tak Iming-imingi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Agar Jadi Kader)

 

Dalam berkas putusan yg diunggah pada laman direktori putusan MA, putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 2,5 tahun, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Dasar putusan, tata tertib tersebut ketika disahkan tak memenuhi syarat kuorum rapat, sebagai syarat diambilnya keputusan.

Sedangkan putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yg mengatur diberlakukannya 2,5 tahun masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2014-2019 juga meyatakan atas aturan tersebut.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pimpinan lembaga perwakilan politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, masa jabatannya seharusnya mengikuti siklus pemilu, yakni lima tahun sekali.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose