Sunday , June 25 2017
Topik Terhangat

Pengamat: Apa Tujuannya Masa Jabatan Pimpinan DPD Jadi 2,5 Tahun?

Pengamat: Apa Tujuannya Masa Jabatan Pimpinan DPD Jadi 2,5 Tahun?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai pemberlakuan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama 2,5 tahun tak relevan.

Menurut dia, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bukan seperti menteri yg mengambil keputusan seorang diri.

Maka dari itu, Bivitri tak mampu menilai kinerja pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan tenggat waktu di luar siklus pemilu.

“Makanya, ini tujuannya apa masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dibuat 2,5 tahun. Kalau mau nilai kinerja, tempatnya agak beda,” ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017).

Ia menambahkan, jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bukanlah jabatan karir yg mengharuskan adanya penilaian kinerja yg terukur. Pimpinan DPD, kata Bivitri, yaitu jabatan politik yg bertugas menyuarakan aspirasi bersama segala anggota DPD.

(Baca: DPD Bahas Tata Tertib Pemilihan Pimpinan)

Ia pun menegaskan seandainya kinerja Dewan Perwakilan Daerah buruk, itu bukan yaitu tanggung jawab pimpinan Dewan Perwakilan Daerah semata, melainkan tanggung jawab semua anggota Dewan Perwakilan Daerah yg berjumlah 132 orang. Hal tersebut lantaran keputusan di Dewan Perwakilan Daerah diambil oleh semua anggota, bukan cuma tiga 3 orang pimpinan.

“Apalagi di Dewan Perwakilan Daerah kinerjanya kan sangat kolektif. Mereka terbagi ke dalam dua komite di dalamnya, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat yg terbagi ke dalam dua komisi. Makanya tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah itu cuma mewakili Dewan Perwakilan Daerah saja karena kinerjanya kolektif,” lanjut dia.

Dalam berkas putusan yg diunggah pada laman direktori putusan MA, putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 2,5 tahun, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

(Baca: “Pergantian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Dinilai Proses Liar Jika Tetap Dilakukan”)

Dasar putusan, tata tertib tersebut ketika disahkan tak memenuhi syarat kuorum rapat, sebagai syarat diambilnya keputusan.

Sedangkan putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yg mengatur diberlakukannya 2,5 tahun masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2014-2019 juga meyatakan atas aturan tersebut.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pimpinan lembaga perwakilan politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR, masa jabatannya seharusnya mengikuti siklus pemilu, yakni lima tahun sekali.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Komentar Anda

You might also likeclose