Saturday , June 24 2017
Topik Terhangat

Jurnal Nasional

Ketua DPD: Pemilihan Pimpinan DPD Kemungkinan Tetap Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mohammad Saleh menuturkan, meeting paripurna pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah kemungkinan mulai tetap dilaksanakan sesuai jadwal, merupakan 3 April 2017. “Kemungkinan besar mulai tetap digelar sidang paripurna yg agendanya pemilihan pimpinan DPD,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (2/4/2017). Meskipun putusan Mahkamah Agung atas uji materi tata tertib ... Read More »

“Calon Hakim MK Yang Dicari Harus Orang Luar Biasa…”

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berharap calon hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar yg nantinya dipilih oleh Presiden Joko Widodo dapat memberi perubahan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini guna mengembalikan citra luhur MK yg dua waktu belakangan tergerus karena sejumlah masalah. Setelah perkara suap yg menjerat Patrialis mencuat, MK juga dipersoalkan dengan adanya hakim MK ... Read More »

Bantuan Rp 1,34 Miliar Untuk Korban Longsor Ponorogo

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sebesar Rp 1,34 miliar bagi korban bencana tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan segera bantuan itu ketika meninjau lokasi bencana, Minggu (2/4/2017) pagi. Bantuan tersebut meliputi Rp 832 juta buat bantuan logistik yg terdiri dari paket lauk pauk, family kit, ... Read More »

Dua Korban Longsor Ponorogo Meninggal, 26 Diduga Masih Tertimbun

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 26 korban longsor di Dukuh Tangkil dan Dukuh Kajaran, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, masih dinyatakan hilang. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho¬†dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (2/4/2017) siang. “Sampai ketika ini masih dikerjakan pencarian 26 korban,” kata Sutopo. Awalnya, lanjut Sutopo, korban yg ... Read More »

Mensos Minta Warga Di Lokasi Longsor Ponorogo Segera Direlokasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Kabupaten Ponorogo merelokasi warga yg menjadi korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dia tidak ingin kejadian serupa terjadi karena keadaan geografis yg tidak memungkinkan dijadikan permukiman. “Mengingat daerah tersebut menyandang status rawan bencana,” ujar Khofifah dalam siaran pers, Minggu (2/4/2017). Khofifah ... Read More »

Pengamat: Apa Tujuannya Masa Jabatan Pimpinan DPD Jadi 2,5 Tahun?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai pemberlakuan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama 2,5 tahun tak relevan. Menurut dia, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bukan seperti menteri yg mengambil keputusan seorang diri. Maka dari itu, Bivitri tak mampu menilai kinerja pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan tenggat waktu di luar siklus pemilu. “Makanya, ini tujuannya apa ... Read More »

MA Disebut Melanggar UU Bila Menolak Lantik Pimpinan DPD Yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPD, Nono Sampono, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yg membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017, tidak menghambat acara pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah baru pada 3 April 2017. Dengan dibatalkannya kedua tata tertib tersebut, maka masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah kembali menjadi 5 tahun, dari yg sebelumnya 2,5 tahun. ... Read More »

Ada Salah Ketik, Pengamat Sebut Substansi Putusan MA Tetap Sah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai adanya kesalahan pengetikan tak membatalkan substansi putusan Mahkamah Agung yg membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Putusan tersebut mengembalikan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 5 tahun, setelah sebelumnya diubah menjadi 2 tahun 6 bulan. “Bahwa ada kesalahan ketikan, tadi kan disebutkan, ... Read More »

Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi, menyatakan Dewan Perwakilan Daerah wajib menaati putusan Mahkamah Agung (MA) bagi tak menggelar pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada 3 April 2017. Hal itu disampaikan Sofwat menanggapi keluarnya putusan MA yg membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017, yg mengatur masa jabatan ... Read More »

ICJR: Kompensasi Bagi Korban Terorisme Harus Diatur Spesifik

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menilai bahwa mekanisme pemberian kompensasi buat korban terorisme harus diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Supriyadi menyoroti lemahnya peran penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam mengajukan hak kompensasi korban kepada hakim dalam tuntutan. “Pencantuman secara spesifik hak-hak korban tersebut sangat penting, ... Read More »

You might also likeclose