JurnalWarga.com – Pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2023 serta PNS dengan kontrak kerja atau PPPK 2023. Total ada 572.496 pelatihan untuk CPNS 2023 dan PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah memprioritaskan tenaga honorer untuk masuk ASN karena banyak yang sudah penuh dalam waktu yang sangat lama. .
“Jadi dia harus segera mendapat posisi, salah satunya PPPK. Dan jumlahnya tidak hanya ribuan, tapi jutaan,” ujarnya, Selasa (8/8/2023).
Dari total 572.496 kursus pelatihan CPNS dan PPPK, sebagian besar, sekitar 80%, diberikan kepada tenaga honorer. Sedangkan sisanya untuk lulusan baru.
“Tahun ini posisinya 80:20, 80% untuk tenaga honorer harus kita angkut, 20% untuk lulusan baru,” kata Anas.
Di sisi lain, tambahnya, pihaknya kerap dihubungi lulusan baru yang ingin masuk ke pemerintahan. Anas juga sering dibujuk bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan negara.
“Mengapa kita tidak membuka pelatihan selama beberapa tahun? Kalau tidak, republik ini akan menjadi republik kehormatan, kata mereka. Di WA saya, dia (lulusan baru) terus menyerang saya melalui media sosial tentang lulusan baru yang tidak tidak punya latar belakang,” katanya.
Namun, Anas menilai pelatihan lulusan baru ini tidak perlu dilakukan semua instansi, terutama pemerintah daerah. Meski begitu, ia yakin ada sejumlah lowongan CPNS dan PPPK yang bisa diisi oleh lulusan baru. “Lulusan baru apa? Memang tidak semua daerah menerima lulusan baru. Salah satu yang mendesak kami adalah digital talent,” pungkas Menpan RB.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 572.496 pelatihan bagi calon pejabat negara atau CASN 2023 yang terbagi atas Pelatihan Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2023. .
Dari segi alokasi, jumlah ini untuk pembentukan 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemda 493.634 ASN. Alokasi pelatihan CPNS 2023 untuk pemerintah pusat dirinci hingga 28.903 CPNS dan 49.959 PPPK.
Sedangkan untuk pemerintah daerah, 296.084 PPPK guru telah dialokasikan secara khusus, 154.724 PPPK tenaga kesehatan dan 42.826 PPPK teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan seleksi PPPK dan CPNS 2023 difokuskan pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi pelatihan yang paling banyak diberikan.
“Hampir 80% dari pelatihan tahun 2023 adalah untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8/2023).
Arah kebijakan kedua adalah memberikan peluang rekrutmen bagi talenta digital dan data scientist. Ketiga, kurangi perekrutan menjadi pelatihan yang akan terkena dampak transformasi digital.
Anas menambahkan, rekruitmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya melengkapi secara optimal penataan pegawai non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer.
Sebagai catatan, jumlah pekerja non-ASN sebanyak 2,3 juta orang, dan saat ini sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pemerintah terus-menerus membuat klaim, menunjukkan keberpihakan terhadap non-ASN atau tenaga honorer, serta mantan THK-II, karena mereka mengabdi,” kata Anas.
“Dengan demikian, 80% rekrutmen CPSN tahun 2023 adalah untuk calon anggota non ASN dan 20% untuk calon umum,” pungkas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini. .
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan kebijakan reformulasi rekrutmen aparat negara dengan perjanjian kerja, atau PPPK Teknis 2022 dengan mengoptimalkan form klasifikasi atau klasifikasi untuk setiap jabatan yang belum pernah ditraining. telah selesai.
Tindakan ini diambil sebagai jawaban atas masih sedikitnya peserta Penapisan PPPK Teknis Tahun 2022 yang mampu memenuhi nilai cutoff atau nilai kelulusan sebagai syarat kelulusan.
Fakta menunjukkan 51.687 tenaga teknis PPPK lolos rekrutmen tahun 2022, hanya 46,8%.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mensinyalir, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CASN, asalkan memenuhi syarat.
Karenanya, ia berjanji akan berinovasi dalam sistem rekrutmen CASN, baik PPPK maupun CPNS 2023. Agar pengisian diklat bisa dipastikan, tidak seperti teknis PPPK 2022.
“Bagi Anda yang belum lolos, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi tahun 2023 yang kami upayakan untuk mengubah kebijakan pembelian ASN. Ini termasuk dalam hal seleksi agar masih relevan dengan perkembangan zaman dan masih memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pelatihan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).
“Untuk itu, manfaatkan sebaik-baiknya pembelajaran yang telah dilalui agar bisa lolos seleksi selanjutnya”, ujar Anas.
Sebagai informasi, pengadaan CASN dalam pelaksanaannya melibatkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim supervisi, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim penjaminan mutu, sekretariat tim pengarah dan tim penyiapan naskah seleksi.
Sejumlah instansi yang terlibat dalam Panselnas antara lain Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (BPKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan beberapa instansi terkait lainnya serta melibatkan pula lembaga fungsional pasca sponsor.
Berkenaan dengan aspek teknis penyediaan yang dilakukan oleh BKN, termasuk dukungan data. Dapat diunduh melalui https://jdih.menpan.go.id/dokuk-Hukum/KEPMEN/tipe/1742?KEPUTUSAN%20MENTERI.